Ganjar Temui Kades Seluruh Jateng, Singgung Korupsi Dana Desa

Ganjar Temui Kades Seluruh Jateng, Singgung Korupsi Dana Desa
5/5 (1)

Ganjar Temui Kades Seluruh Jateng, Singgung Korupsi Dana Desa

Jakarta, Politik Bersuara – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta jajaran kepala desa di seluruh wilayahnya untuk bekerja dengan jujur dan tidak melakukan korupsi.

Ia mengingatkan, kejujuran adalah modal dari integritas seseorang, terlebih bila ditambah dengan perilaku tidak korupsi.

Baca Juga: Kabar Nasional Terbaru

“Di antara tata kelola pemerintahan desa yang baik, saya titip betul, agar integritas kejujuran dijaga. Hati-hati dengan kolusi, hati-hati dengan korupsi, hati-hati dengan nepotisme,” ujar Ganjar. Saat memberi sambutan secara virtual acara Musda Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) wilayah Jawa Tengah, Selasa (26/10).

Ia mewanti-wanti, penggunaan dana desa sangat rawan dengan penyimpangan. Ganjar berkata, banyak kepala desa yang masuk penjara karena salah dalam menggunakan.

“Kedua adalah bagaimana tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang baik itu adalah satu, transparan, dua bisa dipertanggungjawabkan,” ucap politikus PDI Perjuangan itu.

Musda I Papdesi Jawa Tengah yang berlangsung di Kabupaten Semarang pada 25-27 Oktober 2021 akhirnya menjadikan Ketua Papdesi DPC Jepara, Joko Prakoso terpilih sebagai Ketua Papdesi DPD Jateng. Joko terpilih secara aklamasi dan akan menjabat pada periode 2021-2026.

Peringatan yang disampaikan Ganjar kepada jajaran kepala desa tersebut pernah diungkap di temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu.

ICW menyatakan, anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan dikorupsi, di mana pada semester I 2021, pemerintah desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar terbesar.

Peneliti ICW Laola Easter menyebut sebanyak 62 kasus korupsi dilakukan aparat pemerintah desa sepanjang periode semester I/2021.

“Dari sisi sektor, aktor yang paling banyak melakukan tindak korupsi ditetapkan sebagai tersangka di semester I/2021 adalah aparat desa,” ujar Laola pada webinar pemaparan tren penindakan kasus korupsi semester I 2021, Minggu (12/9).

Ia pun mendesak pemerintah untuk mengetatkan pengawasan terhadap perangkat desa. Mengingat anggaran yang dikucurkan untuk desa cukup fantastis yaitu Rp72 triliun pada tahun ini.

Facebook Comments

Beri Nilai Berita Ini